Target Naik 48,6% Pembeli Harbolnas Pada Tahun 2016

45 views

Hari berbelanja on-line nasional (Harbolnas) kembali digelar. Pada th. ini harbolnas menggandeng 200 e-commerce jadi peserta harbolnas yang terbagi dalam beberapa ratus usaha kecil menengah (UKM) serta usaha mikro ataupun brand lokal dimana hampir semua e-commerce tersebut dilengkapi dengan cek resi.

Ketua Panitia Harbolnas yang SVP Strategic Partnership Lazada Indonesia, Miranda Suwanto menyebutkan, pada th. ke-5 Harbolnas ini diinginkan bisa tingkatkan jumlah tandaksi on-line yang penting sepanjang tanggal 12-14 Desember 2016.

Target Naik 48,6% Pembeli Harbolnas Pada Tahun 2016

" Penambahan jumlah partisipan (ditarget) sebesar 48, 6% dibanding th. kemarin. Beragam tawaran menarik seperti undian serta potongan harga sampai 95%, ini untuk mendorong transaksi pada Harbolnas th. ini, " Tutur Miranda dalam acara konferensi pers Harbolnas, Rabu (7/12).

Diluar itu, aspek pendukung yang lain yaitu banyak pemakai internet di beberapa kota serta makin terjangkaunya piranti mobile. Dengan hal tersebut semakin banyak orang-orang nikmati keringanan serta kenyamanan berbelanja on-line.

Beberapa partner juga ikut ada dalam moment besar tahunan ini, seperti PT Bank Central Asia Tbk (BCA). BCA tawarkan beragam jalan keluar pembayaran dengan on-line, hingga kenyamanan serta keamanan transaksi on-line customer bisa terbangun.

" Perubahan e-commerce begitu menjanjikan, karenanya kami selalu berinovasi dalam keperluan customer dalam keamanan serta kenyamanan berbelanja on-line, " tutur I Ketut Alam Wangsawijaya, Vice President Consummer Usaha BCA.

Diluar itu, Telkomsel jadi operator penyedia service komunikasi juga turut dan dalam arena ini. Telkomsel memberi keuntungan berbentuk penambahan voucer keseluruhan juta-an rupiah untuk semua pelanggannya.

" Indonesia cukup tinggi pemakai internetnya serta menempati posisi ke enam didunia. E-commerce jadi satu diantara wadah untuk penetrasi internet di Indonesia, karenanya Telkomsel memiliki komitmen untuk selalu memberi jaringan yang kuat " tutur Dani Artanta, General Manager Post Paid Piranti and Broadband Telkomsel.

Selain itu juga Direktur Ketentuan Perpajakan I Arif Yanuar menerangkan pihaknya masih tetap mengulas beragam hal yang nanti juga akan diputuskan jadi basic pengenaan pajak aktivitas e-commerce. Basic pengenaan pajak yang disebut seperti basis dari dalam serta luar negeri, beragamnya cara pembayaran, dan hal berkaitan yang lain.

" Sepanjang masuk di basis, ada datanya di basis, dapat kami susuri dengan mekanisme usaha konvensional karna semua transaksi terdaftar di basis, spesial (basis) yang berada di Indonesia, " kata Arif dalam acara Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan 2017 di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (22/11/2017).

Data yang disebut yaitu data transaksi jual-beli barang, siapa penjual, siapa pembelinya, sampai berapakah harga barang yang diperjual-belikan. Lalu, keluar pertanyaan setelah itu mengenai bagaimana basis e-commerce yang berbasiskan diluar negeri.

Pada basis dari luar negeri, Arif mengakui juga akan memperhitungkan pengenaan pajak dari arus barang yang masuk sampai jalur pembayarannya.

Untuk arus barang, DJP telah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea serta Cukai Kementerian Keuangan. Sesaat jalur pembayaran ini masih tetap mesti dibicarakan selanjutnya, karna ada banyak cara pembayaran serta pihak yang berkaitan dengan system itu.

" Cara pembayaran e-commerce itu banyak, dapat dengan kartu credit, e-money, kontan on delivery, beberapa macam. Berarti, bila ingin kerja sama juga dengan payment gateway-nya, juga akan banyak pihak-pihak yang juga akan berkaitan, ini tengah kami ulas satu diantaranya dengan Bank Indonesia, " papar Arif.

Lepas dari basis e-commerce dalam serta luar negeri, DJP juga mengulas bagaimana usaha jual-beli product serta jasa yang dikerjakan terkecuali dari basis, seperti dari sosial media. Menurut Arif, peluang mereka tidak dapat kenakan ketentuan yang sama untuk type usaha e-commerce sama, terutama dengan beragamnya jenis usaha serta cara pembayaran yang perlu dibicarakan satu per satu.

DJP juga terasa butuh mengatur bagaimana langkahnya membuat perlindungan aktor usaha e-commerce dalam negeri, seperti mereka yang bergerak di usaha kecil serta menengah (UKM). Jangan pernah mereka terasa diberatkan oleh system perpajakan dalam negeri, lalu jadi berjualan dengan basis dari luar negeri.

" Ketika basis di Indonesia tengah membina, memperluas merchant-nya, membina UKM, kami pastinya mesti mensupport itu. Bukanlah sesudah agak besar, mereka lari berjualan dari basis diluar negeri. Lepas dari tarifnya, kami menginginkan memudahkan pebisnis e-commerce didalam menunaikan keharusan pajaknya, " tutur Arif.